Lembaga Negara

Jobnas.com - Pengertian, Peran & Fungsi, dan Varian Lembaga Negara – Dalam upaya mengelola suatu negara, lembaga-lembaga negara menjadi suatu komponen penting yang tak terhindarkan. Lembaga-lembaga negara ini memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugasnya, dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga negara merupakan elemen yang sangat esensial dalam struktur sebuah negara.

Setiap negara memiliki lembaga-lembaga negara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat di dalamnya.

Nah, apa sebetulnya definisi dari lembaga negara? Dan bagaimana peran pentingnya dalam menjaga kelangsungan suatu negara?
Pengertian Lembaga Negara
Lembaga negara adalah sebuah entitas pemerintahan yang berpusat, yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas diatur dalam Undang-Undang.

Secara sederhana, lembaga negara adalah bagian dari pemerintahan yang diciptakan oleh negara itu sendiri, berasal dari negara, dan bertujuan untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Di dalam lembaga negara, anggota lembaga juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kinerja lembaga tetap stabil sehingga tujuan negara dapat tercapai.

George Jellinek membagi lembaga negara menjadi dua kelompok besar, yaitu 1) alat-alat perlengkapan negara yang langsung (unmittebare organ), dan 2) alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (mitterbare organ).

Indonesia memiliki beberapa lembaga negara, termasuk lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian, keberadaan lembaga negara di suatu negara tidak terbatas hanya pada tiga lembaga tersebut.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang mengatur sepenuhnya mengenai kedudukan setiap lembaga negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, peran dan fungsi setiap lembaga negara di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut.
Pembagian Lembaga Negara di Indonesia
Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi menerapkan prinsip trias politika dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Prinsip trias politika ini membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang setara, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dalam ranah Eksekutif, tugasnya adalah untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan-perundang-undangan, yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya.

Sementara itu, Legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang, dan hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yudikatif, pada gilirannya, memiliki peran penting dalam menjaga agar pelaksanaan peraturan-perundang-undangan berjalan sesuai dengan hukum. Lembaga-lembaga yang berperan dalam Yudikatif termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Peran & Fungsi Lembaga Negara di Indonesia
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, keberadaan lembaga-lembaga negara adalah salah satu elemen krusial dalam struktur negara. Dalam konteks penerapan prinsip trias politika di Indonesia, terdapat tiga lembaga utama, yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Apa sajakah tanggung jawab, kewenangan, dan peran dari ketiga lembaga ini?
Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menterinya.

Di Indonesia, lembaga eksekutif-nya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri.
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Sebelumnya, sebelum adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga sering disebut sebagai "lembaga tertinggi negara" dengan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar.
Namun, setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh MPR secara eksklusif, melainkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

Anggota MPR adalah hasil gabungan antara anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Jumlah anggota MPR telah diatur dalam Undang-Undang.

MPR mengadakan sidang paling tidak sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan yang paling mencolok dari MPR adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki tugas dan wewenang berikut:

• Mengubah dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
• Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
• Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Anggota MPR, dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka, memiliki hak-hak tertentu, seperti:

• Mengajukan usulan perubahan terkait pasal dalam peraturan perundang-undangan.
• Menentukan sikap dan pilihan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
• Hak untuk memilih dan dipilih.
• Hak untuk membela diri.
• Hak kekebalan (imunitas) yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dan wewenang tanpa dapat dituntut di pengadilan.
• Hak protokoler yang memastikan mereka mendapatkan penghormatan yang sesuai dengan jabatan mereka.
• Hak terkait keuangan dan administratif.

Presiden
Sebelumnya, sebelum adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dipilih oleh MPR. Namun, setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu.
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan mereka hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan dalam pemilihan umum berikutnya.

Peran, Fungsi dan Tugas Presiden

Presiden memiliki dua peran utama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti:

• Menyusun perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibu kota negara asing dan di Indonesia.
• Menerima duta dari negara lain.
• Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah memberikan jasa yang berharga.

Hak dan Kewajiban Presiden

Sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

• Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.
• Menetapkan peraturan pemerintah.
• Mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
• Memberikan grasi (pengampunan pidana) dan rehabilitasi (pemulihan nama baik seseorang
• yang dituduh) berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
• Memberikan amnesti (pengurangan hukuman pidana) dan abolisi (pembatalan tuntutan pidana)
• berdasarkan pertimbangan DPR.

Kewenangan Presiden

Selain itu, Presiden juga berperan sebagai panglima tertinggi dalam angkatan perang, sehingga memiliki kewenangan sebagai berikut:

• Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
• Menyusun perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.
• Menyatakan keadaan bahaya dalam suatu situasi dan kondisi yang berlangsung di dalam negeri.

Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif merupakan bagian integral dari pemerintahan yang memegang peran utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini bertanggung jawab atas fungsi legislasi dan juga berperan dalam pengawasan.

Di Indonesia, lembaga legislatif yang berperan utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. DPR berkedudukan di tingkat nasional, sementara tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki lembaga serupa yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tugas dan Wewenang DPR

DPR memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:

• Membentuk peraturan perundang-undangan yang dibahas bersama-sama dengan Presiden.
• Memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah yang menggantikan Undang-Undang (peraturan daerah pengganti Undang-Undang).
• Menerima dan mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
• Memperhatikan pertimbangan DPD dalam hal RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Bersama-sama dengan Presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan mempertimbangkan saran dari DPD.
• Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan banyak tugas lainnya.

Hak yang Dimiliki DPR

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, DPR memiliki hak-hak tertentu, termasuk:

• Hak Interpelasi, yang memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan dari Presiden tentang kebijakan pemerintah.
• Hak Angket, yang memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terkait kebijakan pemerintah.
• Hak Inisiatif, yang memberikan DPR hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada pemerintah.
• Hak Amandemen, yang memungkinkan DPR untuk mengusulkan perubahan terhadap RUU yang sedang dibahas.
• Hak Anggaran, yang memberikan DPR peran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
• Hak Petisi, yang memungkinkan DPR untuk mengajukan pertanyaan dan permintaan kepada pemerintah terkait kebijakan yang diterapkan.

Fungsi DPR

Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR memiliki tiga fungsi kunci:

• Fungsi Legislatif, yaitu DPR sebagai badan pembuat undang-undang bersama-sama dengan Presiden.
• Fungsi Anggaran, yang melibatkan DPR dalam penentuan RAPBN yang diajukan oleh Presiden.
• Fungsi Pengawasan, di mana DPR bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
• DPR melaksanakan sesi sidang paling sedikit satu kali dalam setahun.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Anggota DPD terdiri dari perwakilan provinsi yang dipilih melalui proses pemilu. Mereka menjabat di daerah pemilihan asal mereka dan status keanggotaan mereka diresmikan oleh Presiden.
Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukanlah anggota partai politik, tetapi berasal dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan anggota DPD adalah selama lima tahun.

Kewenangan DPD

Berdasarkan Pasal 22D dari Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPD memiliki kewenangan sebagai berikut:

• Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan isu-isu otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
• Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Mengawasi pelaksanaan hal-hal tersebut dan melaporkannya kepada DPR untuk memastikan bahwa kepentingan daerah terjaga dengan baik.

 
Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif adalah bagian penting dari pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga yudikatif harus beroperasi secara independen tanpa adanya intervensi dari lembaga eksekutif, sehingga penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan tanpa bias atau pandangan yang memihak.
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA dipimpin oleh seorang Hakim Agung yang dibantu oleh sejumlah hakim lainnya. Hakim Agung ini diajukan oleh DPR berdasarkan usulan dari Komisi Yudisial.

Wewenang dan Tanggung jawab Mahkamah Agung (MA)

MA memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

• Mengadili perkara dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
• Mengajukan tiga calon anggota hakim konstitusi untuk dipertimbangkan oleh Presiden.
• Memberikan pertimbangan terhadap grasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili dalam berbagai tingkat peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan tata usaha negara. MK memiliki yurisdiksi dalam tingkat pertama dan tingkat akhir.

Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

MK terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang ditunjuk oleh Presiden. Berikut adalah tugas dan fungsi MK:

• Memeriksa kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.
• Menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
• Mengadili perkara pembubaran partai politik.
• Menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum.

Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial (KY) didirikan untuk mengawasi perilaku hakim dan melindungi integritas peradilan dalam proses penyelenggaraan hukum.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (setelah mengalami amandemen), KY berdiri secara independen dan keanggotaannya ditentukan dan diakhiri oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

KY memiliki peran penting dalam memastikan etika dan integritas para hakim serta mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam sistem peradilan.
Lembaga-Lembaga Baru yang Bersifat Mandiri
Beberapa lembaga baru yang bersifat mandiri dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam bidang audit dan pengawasan keuangan negara. BPK memiliki tugas utama untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden. Lembaga BPK memiliki kantor pusat di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai respons pemerintah terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia. KPK memiliki tugas utama dalam melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 30 Tahun 2002. KPK beroperasi secara independen dan bekerja untuk memberantas korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tahun 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Lembaga ini bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang bekerja sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam advokasi dan advokasi untuk hak-hak perempuan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka, anggota lembaga-lembaga tersebut tetap diwajibkan untuk mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dan mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Situs Resmi Lembaga Negara
Situs resmi lembaga negara memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pemerintahan dan komunikasi publik. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari situs resmi lembaga negara:

• Informasi Publik: Situs resmi lembaga negara menyediakan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang kebijakan, program, undang-undang, peraturan, serta berita dan pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Ini membantu masyarakat untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan dan bagaimana keputusan-keputusan tersebut dapat memengaruhi mereka.
• Transparansi: Salah satu fungsi utama situs resmi lembaga negara adalah meningkatkan transparansi pemerintahan. Dengan menyediakan akses terbuka ke informasi publik, situs tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah, melihat bagaimana dana publik digunakan, dan memeriksa akuntabilitas pemerintah.
• Pendidikan: Situs resmi lembaga negara juga berfungsi sebagai alat pendidikan yang penting. Masyarakat dapat menggunakan situs tersebut untuk memahami sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban mereka, serta proses demokrasi. Informasi yang disediakan dapat membantu masyarakat menjadi lebih terampil dan terinformasi.
• Sarana Interaksi: Situs resmi lembaga negara seringkali menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah, seperti mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau melaporkan masalah. Ini menciptakan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
• Pelayanan Publik: Beberapa situs resmi lembaga negara juga menyediakan layanan publik secara online, seperti pendaftaran pernikahan, permohonan izin, dan pembayaran pajak. Ini memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan pemerintah tanpa harus datang ke kantor fisik.
• Keterlibatan Publik: Situs resmi lembaga negara dapat memfasilitasi keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa mencakup pengumuman rencana kebijakan, penawaran kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, dan berbagai mekanisme partisipasi publik lainnya.
• Promosi Wisata dan Budaya: Beberapa situs resmi lembaga negara juga digunakan untuk mempromosikan wisata, budaya, dan keindahan alam negara tersebut. Ini dapat membantu memperkenalkan warisan budaya dan daya tarik wisata kepada masyarakat lokal dan internasional.
• Dengan fungsi-fungsi ini, situs resmi lembaga negara menjadi alat yang penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Daftar Situs Resmi Lembaga Negara

• Presiden Republik Indonesia
• Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Dewan Perwakilan Daerah
• Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Agung
• Badan Pemeriksa Keuangan
• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Komisi Yudisial
• Komisi Pemilihan Umum
• Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
• Komisi Nasional Hak Asasi Nasional
• Komisi Perlindungan Anak
• Komisi Ombudsman